Tag Archives: dinas pendidikan

UN Tetap Dilaksanakan Maret

JAKARTA-–Meteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh menegaskaan Ujian Nasional (UN) akan tetap dilaksanan sesuai rencana. Pihaknya tidak akan memundurkan waktu UN pada 22 Maret mendatang.

Hal itu ditegaskan oleh Nuh walaupun kenyataannya masih banyak pihak yang meragukan waktu yang sempit tersebut. Terlebih ketika pencetakan tiba-tiba diserahkan ke provinsi dan waktu pelaksanaan UN dimajukan.

Nuh mengakui banyak pihak terlalu eksesif atau berpikir berlebihan mengenai dimajukanya waktu UN ini. Tahun-tahun sebelumnya UN dilaksanakan pada April, tahun ini dimajukan pada pertengahan bulan Maret. “UN hanya dipercepat dua minggu dan bukan satu bulan sehingga tidak akan terlalu menggangu jadwal pra UN,” katanya kepada wartawan usai membukan Sarasehan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/1).

Misalnya untuk mata pelajaran Matematika, lanjut Nuh, pelajaran tersebut pun hanya diajarkan seminggu dua kali.”Kalau dimajukan dua minggu berarti kan hanya memampatkan waktu ajar hingga empat kali saja. Masa satu minggu nambah satu kali waktu pengajaran saja susah?,” ujarnya.

Nuh menambahkan lebih bagus lagi jika sekolah menambah waktu dengan ekstrakurikuler. Sehingga dalam waktu satu minggupun mata pelajaran yang akan diujikan akan selesai dipelajari jauh sebelum waktu UN. “Percepatan ini tidak usah diperdebatkan karena keputusan percepatan itu sudah dihitung secara logis,” katanya.

Seperti diketahui, mata pelajaran yang akan diujikan seperti mata pelajaran tingkat SMA/MA Program IPA meliputi Bahasa Indonesia; Bahasa Inggris; Matematika; Fisik; Kimia dan Biologi. Sementara untuk mata pelajaran UN SMA/MA program IPS yakni Bahasa Indonesia; Bahasa Inggris; Matematika; Ekonomi; Sosiologi dan Geografi. Sedangkan mata pelajaran program Bahasa hanya Bahasa Indonesia.

Mengenai percetakan, Mendiknas menjamin dalam waktu satu hingga dua minggu kedepan masih cukup untuk proses tender. “Setelah tender maka proses cetak pun bisa segera dilakukan,” tegasnya.

Nuh menuturkan untuk proses pembayaran provinsi tidak perlu menalangi seluruh biaya karena pembayaran dilakukan setelah semua soal ujian selesai dicetak. “Pada Januari ini hanya uang muka saja yang perlu dibayar. Kami yakin Februari ini anggaran untuk biaya cetak turun dan akan kami serahkan ke propinsi,” ujarnya.

Mendiknas menjamin tidak akan ada kebocoran. Salah satu alasanya adalah waktu cetak saat ini yang dilakukan berdekatan dengan waktu ujian. “Kalau cetak dilakukan dua bulan sebelumnya bukan kebocoran lagi yang terjadi namun ngowos,” tandasnya.

Untuk pengawasan, Nuh menegaskan pihaknya sudah menghubungi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri(MRPTN) untuk membantu. Menurutnya mereka bersedia membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tak hanya itu, imbuh Nuh, inspektorat baik yang ada di pemerintah pusat maupun provinsi juga akan dilibatkan. Pihak Kemendiknas juga segera membagi tugas bagi pengawas independen, kepala sekolah, pemkab dan pemkot.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, hari Kamis ini (14/1) kita sudah koordinasikan kepada panitia lelang mengenai proses pencetakan tersebut. Koordinasi mesti dilakukan secara tanggap darurat karena tanggal 25 nanti harus sudah ada kepastian tentang pemenang lelang. “Kami akan bergerak cepat supaya sebelum ujian berlangsung tidak akan ada masalah dalam soal ujian,” ujarnya.

Taufik menambahkan pihaknya sudah terlibat lama dalam hal pencetakan soal. Ia mengungkapkan dari pengalaman yang ada dari tahun sebelumnya dirinya menjamin selain tidak ada hambatan dari distribusi soal maka segi pengamanan pun akan ditingkatkan. “Kita akan terlibat lebih dalam tentang pencetakan ini agar tidak ada masalah yang akan mengacaukan jadwal UN,” jaminnya.

Sementara, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo mengatakan percepatan waktu UN menimbulkan stress tidak hanya bagi anak murid namun juga bagi guru, kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan. “Namun yang terberat beban stresnya adalah anak murid dan guru karena tidak ada waktu luang bagi mereka untuk santai. Sebagian besar waktu mereka, bahkan di hari libur, digunakan untuk belajar dan menyelesaikan serta menyusun tugas,” katanya.

Sulistiyo menilai UN tidak akan dapat menjadi unsur pemetaan kualitas individu dalam dunia pendidikan. “Siswa dalam pelaksanaan UN hanya dilatih untuk menjawab soal A,B,C,D dan E saja dan bukan meningkatkan potensi kecerdasan anak murid,” katanya.

Dampak dari dipercepatnya waktu UN, kata Sulis, akan merambat pada disepelekannya mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN. “Para guru tidak mengajarkan mata ajar non UN dan menggantinya dengan melatih soal ujian yang bakal keluar pada 22 maret nanti,” pungkasnya.

jfdghjhthit45

Pendidikan Anak Masih Mahal

Bagi warga miskin, sekolah merupakan sesuatu yang memberatkan.

Hari Anak Nasional masih menyisakan sejumlah pekerjaan untuk pemerintah. Pemerintah dianggap belum maksimal menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak. Menurut sosiblog dari Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, pendidikan bagi anak masih dirasakan mahal bagi sebagian masyarakat. “Pemerintah belum cukup memberikan perhatian masalah pendidikan yang wajar kepada anak-anak,” ucap Imam B Prasodjo kepada Republika, Sabtu (24/7).

Kemahalan ini terjadi karena maraknya pungutan-pungutan yang dilakukan sekolah. Misalnya, perlengkapan sekolah, mulai dari buku wajib pelajaran, lembar kerja siswa (LKS), seragam, dan sejumlah pungutan lainnya.

Menurut Imam, bagi orang tua yang tidak mampu, hal tersebut dianggap masih memberatkan. Imam mengatakan, sejumlah pungutan tersebut membuat orang tua berpikiran bahwa sekolah itu merupakan sesuatu yang sangat memberatkan.

Pengamat pendidikan UI, Hanif Saha Ghafur, mengatakan, pemerintah seharusnya tegas membantu masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak. “Bagi sebagian masyarakat miskin, ada anggapan bahwa sekolah itu tidak untuk orang miskin,” ucap Hanif, Sabtu (24/7).

Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional, Ilham Cendikia Srimarga, juga mengkritik pemerintah terkait makna sekolah gratis bagi kelompok miskin di Indonesia. “Tidak jelas mandat mengenai gratis bagi warga kelompok miskin di Indonesia,” kata Ilham.

Ilham mengatakan, makna pendidikan gratis ternyata memiliki multitafsir. Terlebih lagi, dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah terdapat perbedaan implementasi dan tidak efektif. Hal ini, menurut Ilham, disebabkan sekolah yang mendapat dana BOS hanya mengejar kepercayaan formalitas kepada pemerintah, bukan kepercayaan publik.

Hal ini diamini Arifin, salah seorang pegawai swasta yang tinggal di Jakarta. Bagi Arifin (45 tahun), persoalan pendidikan gratis yang digembar-gemborkan pemerintah ibarat angin lalu. Arifin menegaskan, meski kewajiban membayar SPP digratiskan, sekolah masih melakukan sejumlah pungutan. “Belum lagi, setiap tahun harus ganti buku. Padahal, saya berharap bisa meminjam buku bekas yang sudah digunakan,” katanya.

Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, mengatakan, pungutan-pungutan di sekolah tidak akan terjadi bila ada komitmen kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyubsidi secara maksimal kebutuhan sekolah dari tingkat dasar hingga atas. Ironisnya, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak mempunyai ketegasan untuk menindak atau mengintervensi sekolah terhadap berbagai pungutan liar yang sangat menyulitkan masyarakat itu. “Pemerintah telah memberikan subsidi. Jadi, apa pun pungutan di SD dan SMP adalah pungli,” tegas Ade.

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,

Suyanto, mengungkapkan, pihaknya tidak dapat melakukan intervensi penindakan terhadap temuan-temuan pungutan di sekolah-sekolah. Sebab, pemerintah pusat telah memberikan otonomi ke dinas pendidikan di daerah.

Hal yang senada diungkapkan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal. Menurut dia, dinas pendidikan di kabupaten atau kota yang berwenang mem-berikari sanksi kepada sekolah. Oleh karena itu, Fasli mengatakan, peran badan pengawas daerah, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pengawas sekolah, untuk mengantisipasi praktik pungutan di sekolah.

Beasiswa S1, S2, dan S3 Pemerintah Provinsi Jambi

Untuk tahun ajaran 2010/2011, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menawarkan banyak beasiswa yang diperuntukkan untuk berbagai jenjang, mulai dari siswa-siswi SMA sederajat yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri, mahasiswa S1, serta mahasiswa S3. Beasiswa ini juga terbuka untuk pelajar atau mahasiswa dari luar Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi JambiAdapun syaratnya, bagi para siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, beasiswa diberikan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) lokal dan sesuai dengan jadwal SNMPTN.

Untuk mahasiswa S-1 di Provinsi Jambi, pelamar beasiswa bisa mendaftar di perguruan tinggi masing-masing, sedangkan yang berasal dari luar kota Jambi harus lebih dulu mengajukan permohonan kepada Gubernur Jambi/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sementara itu, untuk pelamar beasiswa S2 dan S3, baik dari dalam maupun luar Provinsi Jambi, diharuskan mengajukan permohonan lebih dulu kepada Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Masih ada lagi beasiswa lainnya, yaitu Beasiswa Khusus Program S-2 MIPA UI. Hanya, beasiswa ini diperuntukkan untuk mereka yang ingin menjadi tenaga pendidik di SMA bertaraf Internasional Provinsi Jambi. Rekrutmen untuk program beasiswa ini dilakukan atas kerjasama antara Dinas Pendidikan Jambi dan Fakultas MIPA UI.

Batas pendaftaran aplikasi bagi pelamar di dalam Provinsi Jambi diberikan sampai 20 Juni 2010 mendatang, sedangkan pelamar dari luar Jambi dibatasi sampai 25 Juni 2010.